KAJARI GARUT DAN ASWAS HADIRI VICON ARAHAN JAKSA AGUNG

Tak Berkategori

pada hari senin, tanggal 8 februari 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Hariadi, S.H., M.H. bersama ASWAS Kejati JABAR Mengikuti kegiatan Video Conferensi, dalam hal ini merupakan arahan dari Jaksa Agung yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom meeting .  

adapun arahan yang disampaikan Jaksa Agung adalah sebagai berikut ;

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shaloom,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Yang Saya Hormati:
− Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
− Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kejaksaan RI, serta Para Staf Ahli Jaksa Agung
RI;
− Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan
Agung;
− Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri,
dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia beserta
jajarannya; serta
− Seluruh Pegawai Kejaksaan RI, Insan Adhyaksa yang saya
cintai dan banggakan di mana pun anda berada.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersamasama memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah Subhaanahu
Wata’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan segala
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita
dapat hadir dalam acara pengarahan pimpinan dan evaluasi kinerja
secara teleconference.
Mengawali pengarahan ini, atas nama pribadi maupun selaku
pimpinan, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi
kepada segenap warga Adhyaksa di mana pun berada yang
senantiasa bekerja penuh semangat untuk terus bergerak dan
berkarya mengabdi pada nusa dan bangsa di tengah Pandemi Covid19 ini.
Saya juga ingin menyampaikan turut prihatin kepada insan
Adhyaksa yang saat ini tengah berjuang untuk sembuh dari paparan
Covid-19, semoga lekas pulih dan kembali beraktifitas normal.
Terlebih untuk warga Adhyaksa yang meninggal, saya turut
berbelasungkawa sedalam-dalamnya, semoga amal ibadah mereka
diterima sebaik-baiknya di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Mari kita bersama-sama saling mengingatkan untuk menjaga
kesehatan diri dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
dalam bekerja. Kita sehat, Adhyaksa kuat, Indonesia Maju!
Para Insan Adhyaksa yang Berbahagia,
Mencermati grafik penyebaran Covid-19 yang semakin hari
semakin meningkat, maka saya menekankan juga agar setiap
jajaran Kejaksaan untuk sementara waktu tidak melakukan
perjalanan dinas dan mengoptimalkan penggunaan sarana
teknologi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Demikian juga
agenda rutin tahunan kunjungan Kepala Kejakasaan Tinggi dan
kegiatan Bidang Pengawasan dalam melakukan inspeksi dan
pemantauan langsung ke daerah-daerah agar sedapat mungkin
dihentikan selama masa pandemi ini. Namun apabila kegiatan
tersebut memang urgen dan sangat memerlukan pertemuan secara
fisik, maka laksanakan tugas tersebut dengan menerapkan protokol
kesehatan yang sangat ketat
Pola kunjungan kerja pimpinan yang selama ini dilakukan
secara fisik, kini kita ubah secara virtual. Dengan keterbatasan yang
ada tanpa bisa meninjau langsung ke lapangan, maka diperlukan
komunikasi yang intensif dan berkesinambungan. Oleh karena itu,
saya akan upayakan agenda kunjungan kerja virtual (kunker virtual)
ini sedapat mungkin dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan
sekali.
Maksud dan tujuan kunker virtual ini, selain diharapkan dapat
mengganti kegiatan kunker dalam keadaan normal, tentunya juga
dalam rangka evaluasi kinerja, penyerapan aspirasi, dan ruang
diskusi. Forum ini sebagai ajang silahturahmi, bagaimanapun juga
saya sebagai Bapak dan pimpinan tentunya ingin mengetahui setiap
kondisi, hambatan, dan tantangan dalam setiap pelaksanaan tugas,
khususnya di tengah pandemi saat ini. Oleh karena itu, mari
pergunakan forum ini seoptimal mungkin karena dihadiri juga oleh
Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, dan Kepala Badan
Diklat Kejaksaan.
Kami para pimpinan di pusat, meminta maaf selama pandemi
ini tidak dapat secara langsung mengunjungi saudara sekalian.
Hanya melalui sarana virtual inilah kami hadir dan memerlukan
banyak informasi dan laporan dari daerah guna dapat diambil
kebijakan strategis demi perbaikan dan kemajuan institusi.
Para Pejabat Kejaksaan yang Saya Banggakan,
Dalam kesempatan ini saya ingin meninjau pelaksanaan dari
setiap arahan yang telah disampaikan. Saya akan evaluasi secara
berkala, sejauh mana tanggung jawab saudara dalam menjalankan
kebijakan dan instruksi yang saya berikan. Hal ini tentunya akan
menjadi bahan penilaian yang penting bagi pimpinan dalam menilai
kinerja saudara.
Pada pengarahan saya bulan lalu tanggal 6 Januari 2021, saya
telah menyampaikan 5 (lima) arahan dan kebijakan penting yang
harus segera ditindaklanjuti yaitu terkait Penerapan Protokol
Kesehatan, Pengawalan Program Vaksinasi Nasional, Pengawalan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Cipta kondisi pasca
pelarangan Front Pembela Islam (FPI), dan Realisasi Hasil
Keputusan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020.
Di samping arahan dan kebijakan pada bulan Januari tersebut,
saya juga ingin mengingatkan kembali kebijakan-kebijakan pokok
yang telah dikeluarkan sebagaimana yang tertuang dalam 8
(delapan) Perintah Harian Jaksa Agung Tahun 2020 dan 7 (tujuh)
Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021 untuk dicermati
dan dilaksanakan. Demikian juga berbagai kebijakan yang telah kami
keluarkan baik dalam bentuk Surat Jaksa Agung, Surat Edaran,
Instruksi, Keputusan, maupun Peraturan Kejaksaan yang harus
saudara-saudara perhatikan.
Di samping itu, untuk Kepala Kejaksaan Tinggi, tolong pastikan
setiap kebijakan yang telah saya keluarkan untuk benar-benar
diedarkan dan telah diterima secara utuh pada setiap satuan kerja
saudara. Serta pastikan kebijakan saya tersebut untuk dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ingin mendengar jika masih
ada pimpinan di satuan kerja di daerah saudara yang tidak
melaporkan kinerjanya karena tidak mengetahui adanya informasi
kebijakan yang telah saya keluarkan.
Para Insan Adhyaksa yang Saya Banggakan,
Pada bulan ini, terdapat catatan singkat saya di berbagai bidang
yaitu:
1. Bidang Pembinaan
– Pada saat penutupan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun
2020, tanggal 16 Desember 2020, saya telah me-launching
Kejaksaan Digital. Di era teknologi ini, program Kejaksaan
Digital harus diwujudkan dan dilaksanakan agar kita tidak
tergerus dan tertinggal oleh perubahan zaman yang begitu
cepat. Tuntutan zaman telah mewajibkan kita untuk bekerja
lebih cepat dan tepat. Oleh karenanya, program Kejaksaan
Digital adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda
lagi. Di era teknologi ini, saya minta untuk kita semua
tinggalkan kebiasan-kebiasaan yang bersifat konvensional
menuju ke arah teknologi dan digitalisasi data.
– Saya menaruh harapan besar kepada jajaran Daskrimti
sebagai motor penggerak untuk dapat segera menciptakan
berbagai macam terobosan teknologi menuju Kejaksaan
Digital. Di samping itu, saya minta kepada Daskrimti untuk
membuat sistem big data dengan data berjalan yang
terorganisir dan terhubung secara baik dari seluruh bidang
dan satuan kerja seluruh Indonesia. Intergrasikan setiap
data dari satuan kerja di daerah hingga pusat, sehingga
memudahkan saya untuk memonitoring pelaksanaan tugas
sehari-hari. Saya minta seluruh jajaran Kajati, Kajari, dan
Kacabjari mendukung penuh dan menyukseskan seluruh
program Kejaksaan Digital.
– Di samping itu, saya juga masih mendengar adanya
keluhan kekurangan pegawai, baik Jaksa ataupun staf Tata
Usaha. Mohon ini menjadi perhatian khusus Jaksa Agung
Muda Pembinaan untuk memperhatikan sebaran
pegawai yang berbasis pada kajian beban kerja. Selain
itu, saya juga berharap para Kajari, Kajari, dan Kacabjari
yang merasa kekurangan pegawai, saya minta juga
mengkaji efisiensi dan efektivitas penampatan pelaksanaan
tugas pegawai sesuai dengan keahliannya serta dengan
memanfaatkan penggunaan IT, sehingga diharapkan
beban kerja yang tinggi karena kekurangan pegawai
tersebut dapat dikurangi.
– Kemudian yang perlu saya tekankan di masa pandemi ini
yaitu pastikan Bidang Pembinaan, para Asisten
Pembinaan, dan Kasubagbin untuk mengevaluasi
ulang penerapan protokol kesehatan di lingkungan
kantor masing-masing agar semakin lebih ketat
penerapannya. Untuk pegawai yang terpapar Covid-19
tolong ditangani dengan baik agar lekas pulih. Setiap Kajati
agar melaporkan dengan sebenar-benarnya kondisi riil di
lapangan terkait penyebaran Covid di wilayah satuan
kerjanya. Terpaparnya pegawai bukanlah sebuah aib yang
harus ditutupi, tetapi harus segera ditangani secara serius
agar penyebarannya tidak meluas. Ini bukan sekadar
masalah tentang kesehatan pada diri kita pribadi, tetapi
juga menyangkut kesehatan keluarga dan rekan kerja kita.
Ini tanggung jawab kita semua dalam mencegah dan
memutus rantai penyebaran Covid-19.
– Untuk Pusat Pemulihan Aset (PPA), saya tahu sudah ada
upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan, namun saya
memiliki sedikit catatan terkait masih banyaknya data atas
aset-aset yang belum tertangani dengan baik dan berlarutlarut dalam penyelesaiannya. Saya minta PPA segera
melakukan inventaris dan kajian evaluasi seluruh benda
sitaan, barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi
secara berkala agar diketahui setiap permasalahan yang
ada, sehingga penanganan setiap barang bukti dapat
dilakukan eksekusi atau pelelangan secara cepat dan tepat
dengan memiliki time line penyelesaiannya.
– Saya minta juga dalam pelaksanaan tugas PPA bersinergi
dengan Pusat Penerangan Hukum karena sebenarnya
banyak kegiatan dan prestasi PPA yang layak disampaikan
kepada masyarakat, misalnya tentang pelaksanaan lelang
dan penyetoran uang ke kas negara. Setiap keberhasilan
tugas PPA perlu diviralkan dalam meningkatkan citra
Kejaksaan di mata masyarakat.
2. Bidang Intelijen
– Agar bekerja sama dengan Bidang Pembinaan untuk
memonitoring penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor
dan memastikan pegawai yang terpapar telah tertangani
dengan baik.
– Kawal terus program vaksinasi nasional untuk mencapai
kekebalan komunal guna menyelesaikan persoalan
pandemi Covid-19, serta program-program Pemerintah
lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
dan pembangunan strategis nasional.
– Intelijen Kejaksaan tidak hanya lagi sekedar menjadi Indra
Adhyaksa, melainkan memiliki tugas yang lebih luas yaitu
sebagai Indra Negara sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
yang telah mendudukan Intelijen Kejaksaan sebagai
Intelijen Penegakan Hukum. Tolong kepada Bidang Intelijen
memahami secara betul perubahan paradigma tersebut.
– Kemudian pada akhir tahun 2020, saya telah membentuk
Satuan Tugas 53 (Satgas 53) dengan Jaksa Agung Muda
Intelijen sebagai Ketua I. Keberadaan Satgas 53 yang lebih
bersifat preventif ini jangan dipandang sebagai bentuk
kecurigaan pimpinan terhadap kinerja anak buah. Satgas
53 dibentuk karena masih adanya pegawai kita yang
terendus dan ditangkap oleh tetangga sebelah. Sebelum
perbuatan itu dilakukan oleh oknum pegawai, maka saya
harap Satgas 53 ini mampu mencegah terjadinya perbuatan
tersebut sebagai bentuk preventif dan proteksi. Namun
apabila perbuatan tercela tersebut sudah dilakukan, maka
saya minta untuk tidak ada keragu-raguan lagi menindak
dengan tegas.
– Di samping itu, untuk Pusat Penerangan Hukum (Penkum)
terdapat catatan penting yang harus diperhatikan. Banyak
prestasi membanggakan dan berbagai macam berita di
daerah yang dapat diviralkan menjadi berita nasional,
namun menjadi hilang karena tidak adanya bahan berita
dan informasi yang disampaikan kepada Penkum.
Tentunya hal tersebut sangat disayangkan dan harus
menjadi bahan evaluasi yang serius.
– Penkum memiliki tugas penting untuk menaikan citra baik
Kejaksaan di masyarakat dengan menyampaikan informasi
dan pemberitaan atas kinerja-kinerja yang telah kita
lakukan. Oleh karena itu saya perintahkan kepada seluruh
satuan kerja agar memberikan dukungan penuh kepada
Penkum dalam sajian berita dan informasi, baik diminta
maupun tidak diminta. Untuk Asisten Intelijen, Kasi
Penkum, dan Kasi Intelijen saya minta untuk menjadi
kontributor berita kepada Penkum.
– Kemudian, masih minimya jumlah postingan di akun
resmi sosial media yang dimiliki oleh setiap satuan kerja
dengan jumlah follower yang sangat sedikit juga menjadi
catatan penting untuk dicarikan solusinya.
– Di era modern dan milenial ini, saya minta Penkum untuk
bertransformasi menjadi lebih kekinian, jika perlu rekrut
pegawai-pegawai yang muda, energik, dan kreatif. Media
pemberitaan telah berkembang pesat, yang dulu hanya
dalam bentuk media masa dan elektronik, kini berkembang
menjadi media sosial. Dan yang terbaru muncul model
pemberitaan dalam bentuk youtube dan podcast yang
makin diminati oleh masyarakat. Saya minta Penkum dapat
menggarap lahan model media baru ini secara baik dan
kreatif.
3. Bidang Tindak Pidana Umum
– Saya tekankan terkait pelaksanaan Peraturan Kejaksaan
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk melindungi
masyarakat kecil.
– Banyak kalangan yang mengapresiasi peraturan kita ini
sebagai jawaban atas kehampaan dan kesenjangan hukum
bagi pencari keadilan, khususnya rakyat kecil yang tidak
mampu. Saya tidak menghendaki saudara-saudara
melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa
keadilan di masyarakat. Ingat, rasa keadilan tidak ada
dalam KUHP dan KUHAP, tetapi ada dalam Hati Nurani
saudara. Jangan sekali-kali menggadaikan hati nuranimu
karena itu adalah anugerah termurni yang dimiliki manusia
dan itu adalah cerminan dari sifat Tuhan Yang Maha
Pengasih dan Penyayang.
– Berdasarkan data laporan pelaksanaan Restorative Justice
(RJ) pada bulan Juli sampai dengan Desember 2020,
telah dilakukan RJ sebanyak 222 (dua ratus dua puluh
dua) perkara di seluruh daerah hukum Kejaksaan Tinggi seIndonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas kinerja
yang saudara-saudara berikan. Dilihat dari jumlah dan
sebaran pelaksanaan RJ, membuktikan bahwa
penanganan perkara tindak pidana umum yang tidak
memenuhi rasa keadilan masyarakat sangat banyak dan
merata di seluruh Indonesia. Ini tentunya menjadi tantangan
bagi kita untuk mampu menghadirkan keadilan yang dapat
memberi manfaat kepada masyarakat kecil.
4. Bidang Tindak Pidana Khusus
– Saya sampaikan apresiasi atas keberhasilan penyidik yang
telah berhasil menetapkan tersangka pada kasus Asabri.
Ingat, publik menaruh harapan dan kepercayaan yang
besar terhadap kasus ini. Ayo terus semangat dan
buktikan Kejaksaan yang terbaik dalam pemberantasan
korupsi!
– Capain yang telah berhasil ditorehkan oleh Jaksa Agung
Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tentunya dapat
menjadi pelecut semangat bagi para Kajati, Kajari, dan
Kacabjari dalam meningkatkan kualitas penanganan
perkara korupsi daripada kuantitas perkara. Di era
kepemimpinan saya, penanganan perkara korupsi lebih
menekankan pada kualitas jenis perkara dan
optimalisasi penyelamatan kerugian negara.
– Perlu saya sampaikan juga dalam kaitan penetapan status
tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa
harus menunggu selesainya laporan hasil penghitungan
kerugian keuangan negara, melainkan cukup apabila
penyidik telah menemukan adanya kerugian negara
berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
– Pada saat Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 kemarin,
saya telah memberikan warning kepada setiap satuan kerja
Kajati, Kajari, dan Kacabjari akan saya evaluasi kinerjanya
manakala tidak menghasilkan produk perkara. Namun, hal
tersebut jangan diartikan sebagai targeting yang membuat
saudara menjadi takut dicopot dari jabatannya, sehingga
akhirnya saudara mengangkat perkara korupsi yang tidak
berkualitas dan asal-asalan atau mengada-ngada yang
menyebabkan perkara tersebut nantinya menjadi mangkrak
karena dipaksakan untuk naik. Tindakan saudara ini
tentunya dapat menzholimi orang dengan merekayasa
kasus, mengkriminalisasi pejabat, dan ujungnya akan
menambah tunggakan perkara Kejaksaan yang sulit untuk
dituntaskan. Oleh karena itu, tolong kepada Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus untuk mencermati dan
mengevaluasi apabila ada satuan kerja yang memaksakan
perkara tanpa ada alat bukti yang kuat. Pastikan perkara
yang diangkat memiliki kualitas yang baik dan bukan
perkara yang asal-asalan karena khawatir akan kehilangan
jabatan. Sebaliknya, jika ada Jaksa yang telah bekerja
dengan baik dengan jumlah penanganan perkara yang
berkualitas, maka berikan apresiasi dan reward sebagai
motivasi penyemangat kinerja.
5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
– Kawal dan dampingi terus Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) serta kebijakan pemerintah dalam proses
pembangunan dan bantuan-bantuan sosial sehingga dapat
dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan
tepat sasaran yang membawa manfaat untuk masyarakat.
– Dalam situasi kedaruratan Pandemi Covid-19 ini, banyak
kebijakan yang bersifat situasional yang mana dalam
pelaksanaannya banyak pejabat yang ragu untuk
mengeluarkan diskresi maupun tindakan tegas lainnya. Di
sini peran Datun untuk mendampingi pemerintah setempat
agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpangi
ketentuan hukum yang ada.
– Di samping itu, pada bidang Datun saya memandang kita
perlu memperbanyak Nota Kesepahaman dengan
universitas. Kita dapat meminta bantuan dari para guru
besar dan sivitas akademika kampus untuk membantu
Kejaksaan meng-counter isu negatif yang menyerang dan
memberikan opini-opini yang baik setiap kebijakan yang
kita ambil dari sudut pandang akademisi. Oleh karena itu,
saya minta kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara untuk dapat menggalang kampus-kampus
terkemuka di seluruh Indonesia dan memformulasikan
bentuk kerja sama yang hendak kita bangun. Hal ini juga
perlu diikuti oleh setiap Kajati, Kajari, dan Kacabjari yang di
wilayah hukum saudara memiliki kampus untuk
dilakukannya kerja sama.
6. Bidang Pengawasan
– Pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan, Presiden telah
menyampaikan jika Kejaksaan adalah wajah penegakan
hukum Indonesia di mata masyarakat dan internasional.
Perilaku saudara akan menjadi tolok ukur wajah negara
dalam mewujudkan supremasi hukum di mata dunia. Oleh
karena itu, saya minta kepada bidang Pengawasan untuk
lebih professional dalam menerapkan hukuman disiplin
pegawai.
– Kepada para pejabat yang diberikan kewenangan
menjatuhkan sanksi, baik itu Kajati maupun Kajari tolong
pahami dengan saksama aturan pengawasan. Berikan
hukuman yang tepat, proposional dan tidak diskiriminatif.
Sehingga apabila pegawai yang telah diberikan hukuman
yang adil, diharapkan timbul kesadaran pada dirinya untuk
memperbaiki diri dan bekerja lebih profesional.
– Pada seluruh pegawai yang bertugas di bidang
Pengawasan, saudara memiliki tanggung jawab yang lebih
karena sebagai pengawas akan menjadi contoh dan
panutan, baik dari segi pendisiplinan pribadi, penguasaan
pengaturan, maupun integriatas saudara. Tolong hal ini
direnungkan bersama!
– Untuk program inspeksi dan pemantauan pengawasan ke
setiap satuan kerja, tolong hal ini dikaji ulang
keurgensiannya. Sepanjang hal itu bisa dilakukan secara
virtual, maka laksanakanlah secara virtual.
– Di samping itu, saya minta Bidang Pengawasan untuk
mendukung setiap inovasi teknologi yang telah
dilakukan di satuan kerja dalam setiap pelaksanaan tugas
dan kewenangannya. Saya masih mendengar adanya
sistem di pengawasan yang masih memiliki sifat dan sikap
konvensional. Hal sederhana misalnya, pengisian data
dalam buku register perkara yang telah diketik di komputer,
lalu diminta oleh pengawasan untuk ditulis ulang secara
manual dalam buku register. Sikap tersebut tidaklah tepat
dan tidak mendukung kebijakan saya untuk
mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi dalam
setiap pelaksanaan kegiatan.
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan
– Pada tahun 2020, Kejaksaan menerima CPNS sebanyak
3.835 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima) orang.
Tantangan terdekat ini adalah pelaksanaan Diklat
Latsar/TAK. Tolong persiapkan dengan baik dengan
menutup kelemahan-kelemahan yang ada dalam diklat
virtual. Pada diklat virtual PPPJ kemarin terdapat
kekurangan, khususnya kedisiplinan peserta dalam
pembelajaran, misalanya banyak siswa yang izin
meninggalkan ruang virtual di saat WI memberikan
pelajaran. Hal ini tentunya harus dievaluasi karena salah
satu tujuan setiap diklat adalah untuk membentuk
kedisiplinan.
– Di era virtual ini, kiranya Badan Diklat dapat Menyusun
berbagai macam diklat berbasis IT dan terkait
penyuksesan program PEN.
Hadirin yang Saya Hormati,
Sebelum mengakhiri pengarahan ini, saya minta kepada para
pimpinan satuan kerja untuk melaporkan secara berkala terhadap
pelaksaan dari setiap arahan tersebut. Pelaporan tentunya dilakukan
secara berjenjang melalui Jaksa Agung Muda terkait dan hasil
rekapitulasi serta olahan data tersebut disampaikan oleh Jaksa
Agung Muda kepada saya segera. Saya harap para Jaksa Agung
Muda dapat memonitoring pelaksaanannya.
Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Akhirnya,
semoga Allah Subhaanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Perkasa,
senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, perlindungan, dan
semua yang terbaik kepada kita semua untuk senantiasa dapat
memberikan kerja dan karya nyata yang terbaik bagi masyarakat,
bangsa, dan negara. Aamiin.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shaloom,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Om shanti shanti shanti om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *